Watak Fasis di Balik Tembok Kampus

Watak Fasis di Balik Tembok Kampus
©LPM MISSI

Dulunya, sewaktu masih duduk di bangku SMA, saya berpikir kampus adalah tempat pergulatan ide yang ideal. Ruang kelas dipenuhi argumentasi dengan bobot ilmiah yang memadai. Pelatarannya dijejali lingkaran mahasiswa yang tiada henti mengulik teori, lalu menelanjangi realitas. Kawah candradimuka, penemuan ke-diri-an bagi pencinta ilmu pengetahuan. Singkatnya, sarana paling demokratis yang pernah ada dalam sejarah manusia.

Kenyataan pun kuterima secara bengangsur-angsur, termasuk menerima nasib kuliah di salah satu kampus swasta, Kota Yogyakarta. Tentu, dengan ekspektasi yang sama. Namun setelah berbulan-bulan duduk di bangku perkuliahannya, pergulatan ide, kebebasan berpendapat dan berekspresi hanyalah bahasa pemanis sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Baru-baru ini, saya mencoba menyanggah salah satu pendapat dosen, di perkuliahan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tepatnya mengenai kewenangan lembaga nonformal dalam memproses pelanggar HAM. Saya katakan; bahwa lembaga nonformal tidak mempunyai kewenangan itu, yang hanya boleh adalah peradilan HAM plus dasar hukum yang saya dudukkan. Jawaban yang saya dapatkan sangat jauh dari bobot ilmiah, dan terbilang tidak masuk akal, “Mas kayaknya tidak mengikuti kuliah, ya.”

Bila ternyata sesimpel itu cara menjawab pertanyaan, untuk apa kampus mendirikan perpustakaan? Melakukan riset ilmiah dan sebagainya dan seterusnya. Kasus ini bukan kali pertama, bahkan saya pernah mendapat nilai yang tidak memuaskan lantaran tidak sejalan dengan pendapat dosen.

Tentu apa yang saya alami masih terbilang ringan, ketimbang rekan-rekan mahasiswa di kampus lain. Seperti yang dialami oleh BEM UI (Universitas Indonesia), poster yang bertuliskan “Jokowi The King of Lip Service” membuat mereka mendapat teguran keras dari pihak kampus. Nasib beruntung, karena tidak direspons dengan skorsing atau drop-out. Berbeda dengan kasus yang menimpa dua mahasiswa asal Universitas Hasanuddin (UNHAS); pada 30 Januari 2018, mereka diberi sanksi skorsing lantaran menempel poster yang bertuliskan “Kampus rasa pabrik”.

Lebih nahas lagi, pada 19 Agustus 2016, terjadi skorsing massal terhadap mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo. Sebanyak 20 mahasiswa mendapat teguran keras, 19 skorsing, dan 1 dinyatakan drop-out sebagai respons atas demonstrasi yang dilakukan oleh mereka.

Fakultas Politik Unanda mencatat, sepanjang tahun 2016-2018, seperti data yang dirilis oleh Kemenristekdiki, sebanyak 195 kasus skorsing dan droup-out (DO) dari berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka menilai, 179 di antaranya mendapatkan sanksi lantaran kritis terhadap kebijakan kampus.

Fakta di atas memperliatkan kampus begitu gerah nan jijik dengan makhluk yang bernama “kritisisme” sembari memuja-muja demokrasi. Apa itu tidak paradoks? Alih-alih menyelenggarakan demokratisasi, kampus negeri maupun swasta berpacu mengejar akreditasi plus embel-embel PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) serta memperebutkan status “unggulan”.

Terbentanglah jurang yang begitu lebar antara kampus negeri maupun swasta. Bila dicoba membaginya, setidaknya ada empat stratifikasi, sekalipun pembagian ini adalah langkah berani yang saya lakukan, sebab sebelumnya belum ada yang melakukan hal ini.

Kelas pertama diisi oleh kampus negeri dengan status PTNBH seperti UI, UGM, IPB, UNHAS, dll. Kelas kedua, kampus PTN biasa; UIN, UNY, dll. Kelas ketiga, kampus swasta besar; UMY, UAD, UII.  Dan kelas yang terakhir, kampus swasta kecil yang tidak perlu saya sebutkan nama kampusnya. Takutnya menyinggung perasaan.

Baca juga:

Pembagian ini adalah buntut negara yang memberi perhatian yang luar biasa kepada kampus negeri. Membuat kampus swasta makin tersingkir. Seolah diperlakukan sebagi anak tiri. Akibatnya, kampus swasta terseok-seok mengejar ketertinggalan. Tak jarang kebijakan yang dibuatnya memberatkan mahasiswa kurang mampu secara ekonomi.

Dengan fasilitas seadanya, kampus swasta kecil berpacu di antara megahnya kampus besar. Yang paling mudah, praktis dan gratis ialah memupuk fanatisme mahasiswa agar mencintai almamaternya. Berbagai macam metode dilakukannya untuk mendapat akreditasi A, tentu agar mempunyai nilai jual.

Padahal sebelum jauh ngomongin akreditasi-akreditasian, kampus swasta kecil juga bisa berkembang, setidaknya menerapkan tiga hal; (1) terbebas dari dosen killer, oteriter nan ortodoks, (2) membuka serta mendorong kebebasan akademik seluas-luasnya, (3) birokrat bebas dari korupsi; kebijakan maupun anggaran. Tanpa itu, label akreditasi A kampus unggulan plus PTNBH (bila negeri) yang diperjuangkan mati-matian adalah bullshit.

Dengan syarat itu, kampus kecil bukan hanya berkembang, tetapi akan mengalami lompatan kualitatif. Namun logika pasar berkehendak lain, label akreditasi-akreditasi-an sangat berpengaruh pada nilai jual. Bahkan menjadi tolok ukur kemajuan kampus, padahal yang perlu dicermati adalah kualitas demokrasi, sebab sangat memengaruhi perkembangan pengetahuan serta komitmen dalam pengabdian kepada kemanusiaan.

Bila paradigma ini terus langgeng, kampus mewah nan megah ternyata berotak fasis, maka tidak heran bila lulusan kampus menjadi Hitler-Hitler Muda, atau bermimpi jadi Pak Harto, fasistik ala nusantara. Seyogianya hal anyar demikian ditinggalkan, untuk menyongsong revolusi four point o (4.0) yang selalu dikicaukan dengan nyaring oleh pemerintah. Sampai-sampai saya cukup bosan mendengarnya, persis dengan ungkapan bahwa Indonesia punya cara sendiri dalam menyatakan pendapat; sampaikanlah dengan sopan santun.

Baca juga:
    Syam