Why, Pak Jokowi?

Why, Pak Jokowi?
©CNN Indonesia

Langkah-langkah politik yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini mengundang pertanyaan hingga merisaukan benak publik, terutama berkaitan dengan putusan MK mengenai batas usia capres atau cawapres dan Gibran yang akan maju dalam kontestasi mendampingi Prabowo. Pertanyaan yang muncul kemudian “Mengapa ia melakukan langkah politik sebagaimana yang belakangan kita lihat?”

Membaca Hubungan Jokowi dengan Mega dan PDIP

Salah satu akar persoalannya adalah hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP itu sendiri. Betapapun elite PDIP sebelumnya (sebelum putusan MK) berusaha membantah retaknya hubungan Jokowi dan Megawati, tapi sikap menduanya Jokowi dalam soal kontestasi Pilpres, yang di satu sisi menunjukkan keberpihakannya pada Prabowo, tapi di sisi lain sebagai kader PDIP, Jokowi pun tampak memberi dukungan juga kepada Ganjar.

Langkah dua kaki ini bisa dibaca secara telanjang oleh publik, dan nyaris mustahil hal itu terjadi jika hubungan Jokowi dan Megawati ataupun PDIP harmonis.

Kuat dugaan kita bahwa ketidakharmonisan tersebut bermula dari sematan “petugas partai” yang kerap dilontarkan oleh Megawati terhadap Jokowi. Menurut hemat saya, istilah “petugas partai” memang dilematis. Pada satu sisi, istilah petugas partai terlihat tidak mengandung masalah. Mengapa? Karena secara teoretis pun, partai politik adalah lembaga yang melakukan rekrutmen politik untuk kemudian dicalonkan sebagai pejabat publik.

Adapun idealnya, kader-kader yang dicalonkan tersebut adalah mereka yang sudah melalui jenjang kaderisasi panjang, dan dianggap mampu menginternalisasikan nilai-nilai kepartaian, platform, ideologis dan sebagainya untuk kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Jadi, idealnya, mereka yang dicalonkan adalah kader terbaik yang diberi mandat oleh parpol untuk maju kontestasi. Dalam konteks inilah, istilah petugas partai menjadi hal yang relevan.

Namun, pada sisi yang lain, ungkapan petugas partai mengundang stigma bahwa presiden yang padahal adalah kepala negara sekaligus pemerintahan tapi justru tersubordinasi oleh partai politik. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terbilang rendah, bahkan survei Indikator menunjukkan partai politik adalah Lembaga yang secara konsisten berada di urutan bawah.

Kepercayaan masyarakat yang rendah tersebut terkadang justru menimbulkan vis a vis antara masyarakat dan partai politik, sehingga tidak mengherankan ketika kita mendengar ungkapan “Anda petugas partai atau petugas masyarakat?’ karena selama ini partai politik dianggap kurang mampu menyerap aspirasi dan menangkap apa yang menjadi masalah di masyarakat. Istilah petugas partai pun bisa menimbulak kecurigaan sejauh mana tingkat otonomi seorang Presiden sebagai subjek politik?

Yang menjadi persoalan kemudian, saat Bu Mega kurang mempunyai kepekaan terhadap psikologi publik sehingga lumayan sering mengobral istilah tersebut, yang lama-kelamaan mengundang reaksi negatif yang mungkin datang dari orang-orang sekeliling Jokowi, dan secara nyata ditunjukkan oleh simpatisan Jokowi.

Baca juga:

Betatapun di satu sisi istilah petugas partai tidak sepenuhnya keliru, tapi psikologi publik yang ditangkap oleh orang-orang sekeliling Jokowi adalah hal kedua. Yang ditangkap oleh sebagian publik terutama sebagian pendukung Jokowi, istilah petugas partai merendahkan presiden selaku kepala negara sekaligus pemerintahan. Sinyal inilah yang kurang ditangkap atau sengaja diabaikan oleh Megawati.

Selain istilah petugas partai, dalam beberapa kali moment muncul juga anggapan  bahwa PDIP kurang respect terhadap Jokowi, seperti saat beredar foto selfie Puan Maharani yang di belakangnya ada Jokowi yang tengah menghadap Megawati, dan salah satu puncaknya saat beberapa bulan lalu secara terbuka Mega berpidato dan menyebut “Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP juga kasian loh” yang disambut tepuk tangan hadirin dan yang bersangkutan pun tampak tersenyum.

Ungkapan Mega tersebut banyak dipersoalkan dan mengundang kemarahan dari berbagai pihak yang menyebut seharusnya hubungan antara PDIP dan Jokowi bersifat saling menguntungkan antar satu dengan yang lain.

Mungkinkah Jokowi Masuk ke dalam Permainan Politik Prabowo?

Sementara itu, pada sisi yang lain, Ketum Parpol lainnya, yakni Prabowo Subianto, nampak menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap Jokowi, berkali-kali secara terbuka Prabowo memuji-muji Jokowi.

Dalam latar situasi seperti itulah, langkah awal Jokowi yang seakan memainkan politik dua kaki bisa kita tafsirkan sebagai cara Jokowi mengoreksi sikap Bu Mega. Jokowi seakan ingin menunjukkan bahwa ia pun punya power, punya massa, yang bisa memengaruhi arena permainan politik.

Dari sini kita bisa baca sebenarnya sikap Bu Mega mulai berubah. Namun yang jadi persoalan kemudian, alih-alih situasi menjadi lebih kondusif, mengapa justru semakin memanas dan puncaknya adalah soal Gibran yang disebut akan mendampingi Prabowo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas memang memerlukan jawaban yang kompleks, selain reaksinya terhadap sikap Bu Mega selama ini sebagaimana yang dipaparkan di atas, bisa dibilang juga bahwa mungkin saja Jokowi masuk terlalu jauh ke dalam strategi politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang nampaknya Pilpres 2024 ini akan menjadi kontestasi terakhirnya.

Prabowo tampaknya menyadari ketidaksukaan atau lingkungan Jokowi terhadap sikap PDIP dan atau Bu Mega selama ini, dan berusaha memanfaatkan momentum tersebut ditambah rating kepuasaan masyarakat terhadapnya yang disebut tinggi. Sehingga kita melihat pemandangan yang kontras dari starategi Prabowo ini, bila pada 2 pilpres sebelumnya ia menghajar habis Joko Widodo, pada pilpres kali ini ia justru memanfaatkan reputasinya untuk mendulang suara. Dengan kata lain, Prabowo tampaknya menyadari kesalahan taktis dan strategi politik sebelumnya.

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan